WARGASERUJI – Pascadebat capres yang kedua, pada Ahad (17/2/2019) yang lalu, mengemuka isu lahan ratusan ribu hektar milik Prabowo. Lahan yang dikuasai Prabowo tersebut berstatus Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPTI). Isu ini dipicu oleh pertanyaan Jokowi kepada Prabowo terkait kepemilikian tanahnya yang ribuan hektar.

Prabowo pada saat itu menjawab bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan HGU, jadi milik Negara yang setiap saat bisa diambil kembali oleh Negara, dan jika untuk Negara, katanya, ia rela mengembalikan itu semua. Sambil menambahkan daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik dia yang kelola karena dia nasionalis dan patriot.

Walau kemudian, Ombudsman mengklarifikasi bahwa tanah Prabowo tersebut bukan HGU melainkan HPTI. (baca di sini)

Ada yang berpendapat bahwa Prabowo seperti tertampar mukanya. Prabowo yang selama ini pidato berapi-api mengkritisi paradox Indonesia, yang salah satunya adalah ketimpangan kepemilikan tanah yang mencapai 0,73 persen (maksudnya 1 persen orang terkaya di Indonesia memiliki 73 persen tanah Indonesia), namun ternyata dia adalah salah satu orang yang termasuk 1 persen tersebut.

Salahkah orang yang berasal dari populasi ‘1 persen’ mengkritisi ketimpangan ini? bukankah ini justru nilai plus untuknya? Bukankah akan lebih enak bila dia diam saja agar ketimpangan tetap terjadi. Toh, dia salah satu orang yang beruntung dalam kondisi ketimpangan ini?

Lantas untuk apa dia meneriakkan dengan lantang dan menggugah kesadaran masyarakat untuk kritis pada kondisi ini? Apa untungnya buat dia?

Munkinkah ini hanya komoditas politik yang dia jual untuk tangga mencapai kekuasaan? Kalau memang iya apa salahnya? Seorang pemimpin memang harus punya visi, dengan kekuasaan maka  visinya akan lebih mudah untuk diwujudkan.