WARGASERUJI – Pilpres sudah lewat. Waktunya Presiden Jokowi susun kabinet. Apakah seperti periode sebelumnya, banyak menteri dari parpol koalisi? Kalau ya, sepertinya kedaulatan rakyat sedang menjauh.

Pemilihan presiden secara langsung dimaksudkan agar presiden punya kekuatan posisi dari rakyat sehingga tidak bisa disetir oleh segolongan elit politik. Presiden bisa memilih para menterinya berdasarkan profesionalisme.

Tapi apa dikata, sistem pemilu memang mengikat presiden terpilih ke parpol pendukungnya.

Walau sebenarnya Indonesia tidak menganut sistem koalisi atau oposisi, nyatanya secara gamblang terlihat. Parpol-parpol seperti meminta jatah menteri.

Presiden Jokowi sendiri memilih mengikuti kehendak parpol. Buktinya, ia sampaikan bahwa sudah meminta kepada pihak parpol, walau belum ada masukan. Seperti yang disampaikan kepada media di Seribu Rasa, Jumat (26/7).

Presiden yang dipilih rakyat langsung, apalagi tidak ada beban harus maju lagi di 2024, mengapa harus peduli parpol pengusungnya? Bukankah berarti kedaulatan rakyat menjauh dari kenyataan?

Demokrasi Latah?

Memang baru dua presiden yang berhasil dipilih secara langsung dari empat kali pilpres. Apa mungkin inilah yang membuat latah sehingga tujuan adanya pilpres itu tak tercapai? Tujuan agar kedudukan presiden menjadi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

Sepertinya, elit politik memang menghendaki jangan sampai presiden menjadi kuat. Sebelum pilpres 2019 pun kelihatan gelagatnya saat DPR RI menetapkan batas ambang pencalonan presiden. Sepertinya, mereka (elit politik) tidak rela ada calon presiden yang tidak bergantung pada mereka.

Kalau demikian caranya, memang Indonesia ini hanya akan menjadi “mainan” para elit politik. Kalaupun ada perpindahan kekuasaan, hanya di antara mereka-mereka juga.

Sebenarnya, memang begitulah yang terjadi sejak dahulu. Pemegang kekuasaan tentu tak mau kehilangan kekuasaannya. Bedanya, dulu dengan kekuasaan dinasti atau kerajaan. Sekarang, elit-elit parpol.

Bagaimana menurut Anda?