WARGASERUJI – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif menjelaskan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) rentan menjadi sasaran korupsi karena susah diawasi oleh lembaga antirasuah tersebut. Faktor ini mungkin menggambarkan bahwa korupsi kecil risiko besar, tapi korupsi besar risiko kecil.
Menurut Syarif d‎alam diskusi ‘Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia’ di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7), SDA merupakan sektor yang paling sering terjadinya state capture atau negara mengorupsi negara.
“Di sumber daya alam itu paling banyak (uang). Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri demi kepentingan pribadi. Jadi dia mengambil itu yang seharusnya bagian negara diambil untuk dirinya,” kata Syarif.
“Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 izin untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa,” kata Syarif.
“Kalau APBN-APBD gampang diukur. Proyek perumahan pegawai negeri Rp 1 miliar. Kita hitung saja setelah jadi, pasti harga ini oleh ahli diukur paling banter Rp 600 juta. Itu bisa kita ukur. Tapi kalau dari segi pendapatan, itu tidak bisa seperti itu. Berapa royalti dari batubara, nikel, emas, hanya yang punya tambang dan pemerintah yang punya kewenangan pengawasan tentang itu yang tahu,” kata Syarif dalam kesempatan yang lain.
Contoh Korupsi Kecil Risiko Besar
Ada bangunan sekolah ambruk padahal baru lima bulan berdiri. Ternyata, karena korupsi yang dilakukan pejabat dinas pendidikan.
Sekolah yang dimaksud adalah SMP Negeri 2 Kecamatan Ketapang di Utara Sampang. Pada 2017, sejumlah ruang kelas di sekolah itu ambruk lima bulan setelah dibangun dari Anggaran APBD Tahun 2016.
Korupsi hanya beberapa puluh juta, risiko ketahuannya besar. Risiko yang diterima masyarakat juga tinggi. Akhirnya, terbongkarlah kasus korupsi itu dengan ditetapkannya beberapa tersangka. Tidak ambruk pun, hasil bangunan bisa diukur nilainya sehingga mudah diketahui dikorupsi atau tidak.
Sedangkan pengusaha-pengusaha yang mengolah sumber daya alam, menjadi orang-orang kaya raya di luar batas kewajaran. Adakah uang negara yang dikorupsi? Tak ada perangkat negara yang sanggup mengawasinya. Korupsi besar risiko kecil. Anda tahu cara mengatasinya?
