Menggoreng Isu Radikalisme, Tutupi Kehancuran Ekonomi?

Menggoreng Isu Radikalisme, Tutupi Kehancuran Ekonomi?

WARGASERUJI – Isu Radikalisme saat ini seolah menjadi dagangan laris yang terus digaungkan dan diperbincangkan setiap orang, termasuk seluruh anggota kabinet Indonesia maju yang baru saja dilantik. Bahkan Presiden Jokowi menunjuk mantan wakil Panglima TNI Jenderal (Purn), Fachrul Razi, sebagai menteri agama dan memintanya untuk mengurus dan melakukan pencegahan radikalisme.

Radikalisme memang bukanlah sesuatu yang baru, istilah ini kian populer seiring bertambahnya periode kepemimpinan rezim saat ini. Namun, yang saat ini menjadi pertanyaan adalah apa makna pasti radikalisme dan kemana istilah tersebut disematkan. Berdasarkan banyak fakta yang muncul di permukaan, istilah radikalisme seolah mengacu kepada kaum Muslim yang menginginkan dan mendakwahkan penerapan Islam secara menyeluruh serta siapapun yang berani melawan kezaliman rezim akan dicap radikal. Umat Islam seolah dianggap sebagai momok besar yang mengancam NKRI dan kedaulatan negara. Seolah ada aroma Islamphobia di balik istilah radikalisme tersebut.

Isu radikalisme kian hari terus digoreng oleh kabinet Indonesia yang baru, bahkan menjadi fokus utama yang dianggap paling berbahaya. Padahal, begitu banyak permasalahan Indonesia hari ini seperti masalah ekonomi, kemiskinan, tarif layanan kesehatan yang kian meroket serta berbagai masalah urgen lainnya yang seharusnya lebih diperhatikan dan segera dicari solusi serta diselesaikan sampai ke akarnya.

Tokoh masyarakat Papua, Chrish Wamea, mengingatkan agar pemerintah tidak melulu ‘jualan’ isu radikalisme. Dirinya khawatir isu itu sengaja dimunculkan menutupi masalah yang jauh lebih besar. “Seakan-akan radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang menjadi momok adalah ekonomi yang hancur”, kata Christ Wamea melalui laman resminya pada Ahad (27/10) (Indonesiainside.id).

Bagi tokoh nasional Rizal Ramli, isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukanlah hal yang aneh. Menurutnya, isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Ia menuturkan telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu tersebut. Di antaranya, untuk menutupi peforma ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini. Prediksi tersebut bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, baru empat hari dilantik menjadi menteri di kabinet Indonesia maju, Sri Mulyani telah mengumumkan rencana akan menerbikan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond. Langkah Sri Mulyani itu diambil karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit, sementara kebutuhan negara membengkak (HarianacehIndonesia).

Berdasarkan hal tersebut masyarakat Indonesia harusnya tidak termakan isu radikalisme apalagi sampai ikut menyematkan framing buruk tersebut kepada salah satu agama. Sebab, isu radikalisme dimungkinkan menjadi alat mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang jauh lebih penting yaitu semakin hancurnya ekonomi, semakin menguatnya dominasi asing dan makin melemahnya kinerja rezim dalam merespon tantangan persoalan sosial-politik.

Masalah ekonomi adalah masalah yang sangat penting yang harus segera dientaskan, persoalan tersebut dapat diselesaikan hanya jika Indonesia kembali pada Islam. Sebagai contoh dari sisi fiskal, pemerintah harus melepaskan ketergantungan pada pembiayaan hutang. Sebab, hutang kepada pihak asing bersifat mencekik dan sarat akan riba. Dalam sistem moneter, pemerintah harus meninggalkan mata uang kertas dan beralih pada mata uang emas dan perak. Pemerintah juga harus mengelola sumber daya alam yang depositnya melimpah seperti barang-barang tambang, tidak diserahkan kepada asing. Pemerintah juga wajib menjamin agar setiap rakyat di negara ini tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak sekedar puas mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebab, keberkahan akan dilimpahkan Allah Swt. jika suatu negeri bertaqwa kepada-Nya.

Radikalisme adalah propaganda, buah dari perselingkuhan antara negara-negara penjajah kafir barat, penguasa dan pengusaha yang tidak ingin kekuasan dan kepentingan mereka terusik. Maka, dibandingkan mengarahkan opini yang belum jelas indikasinya, sebaiknya pemimpin melaksanakan tugasnya untuk mengurusi urusan rakyat sesuai dengan aturan Allah Swt.

Fadilah Rahmi, S.Pd

Aktivis Dakwah

Tulisan ini tanggung jawab penulisnya. Isi di luar tanggung jawab Redaksi. Pengaduan: redaksi@seruji.co.id

Artikel Lain

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TERPOPULER

Hal ini Wajib Dilakukan Pengendara Bila Mendengar Sirine Ambulance

Share menarik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri berupa fliyer himbauan pada pengendara di jalan raya ketika mendengar sirine ambulance di belakang kendaraan kita....

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Whatsapp Seminar Memanfaatkan Setting Akses Grup

Tidak banyak yang tahu, kalau grup Whatsapp sekarang bisa diseting agar hanya admin yang boleh kirim pesan di grup. Caranya pun mudah. Sebagai admin,...

Kiat – Kiat Dalam Membaca Al Qur’an Agar Lebih Khusyu’

Berikut beberapa kiat saat membaca Al-Qur'an agar lebih khusyu': Jangan pernah Anda berikan Al-Qur'an waktu senggang (untuk membacanya), akan tetapi khususkan waktu baginya, dimana...

Hikmah Dibalik Fitnah

WARGASERUJI - Menulis adalah menyimpan, menyimpan kenangan. Karena menulis adalah mewariskan, mewariskan sejarah. Maka jangan ada dusta di setiap huruf yang ditinggalkan. (eaaa) Apalagi...
close