WARGASERUJI – “Jadi sekarang ini saya sarankan presiden, eloknya tidak usah lagi ada impor-impor. Itu bikin kacau,” kata Luhut, Selasa, (23/7) seperti diberitakan beberapa media. Ini presidennya siapa sebenarnya?

Maka, dimaklumi kalau membuat heran direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati. Menurutnya, persoalan garam berada di ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikoodinasikan oleh Kemenko Maritim, sehingga ini menjadi kebijakan Luhut untuk memutuskan, bukan Presiden Jokowi.

“KKP itu di bawah koordinator Kemaritiman, dan yang membawahi teratas secara regulasi itukan Pak Luhut, lah kok Pak Luhut malah teriak ke Pak Jokowi?,” ungkap Enny seperti dikutip beberapa media.

Kalau begini yang terjadi, maka menurut Enny bisa menimbulkan ketidakpastian dunia usaha, sehingga siapa yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas alurnya. Bahkan membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan solusi.

“Kan kalau ini ada persoalan yang lain cuma kerja, yang lain cuma mengkritik, nah terus yang menyelesaikan masalah siapa? masa rakyatnya sendiri yang punya masalah suruh menyelesaikan masalahnya sendiri? lalu dimana kehadiran pemerintah,” tegasnya.

“Pemerintahan berwenang justru cuma berteriak tidak memutuskan, yang dibutuhkan itu sekarang keputusan yang terbaik, tapi keputusan itu tidak boleh asal-asalan harus benar-benar adanya identifikasi persoalannya apa,” tandasnya.

Nanti akan banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memutuskan impor atau tidak. Luhut atau Jokowi? Atau bahkan pertanyaan yang lebih sarkastik: presidennya siapa?

Bagaimana menurut Anda? Siapa sebenarnya yang jadi presiden?