Follow SERUJI

96,205FansSuka
396PengikutMengikuti
6,748PengikutMengikuti
670PelangganBerlangganan

Adakah Kaitan Antara Registrasi Kartu Prabayar dan Kebocoran Data Kependudukan?

Perekaman data kependudukan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 9 tahun 2011 dan perubahannya nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Mengenai registrasi kartu prabayar diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) nomor 12 tahun 2016 dan perubahannya nomor 14 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Kedua peraturan tersebut diatas bersifat teknis, terkait tata cara dan pelaksanaan pelayanan yang harus dilakukan terkait dengan aturan yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

Dalam Permendagri terkait dengan urusan perekaman data kependudukan sangat jelas diuraikan tahap demi tahap pelaksanaannya, mengenai tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi WNI maupun WNA, mulai dari pemanggilan, verifikasi, perekaman data dan foto serta tandatangan, validasi sampai dengan petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik, lalu dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat terakhir penyimpanan data-data kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap. Mengenai penerbitan KTP WNI dan WNA diatur dengan cara masing-masing.

Dalam Permenkominfo terkait dengan registrasi kartu prabayar atau nomor telepon pelanggan seluler maka akan nampak pembebanan registrasi itu ditujukan kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Provider). Untuk setiap pengguna kartu prabayar, Provider diwajibkan untuk melengkapi data-data pelanggannya menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) yang terdiri dari 2 jenis yaitu NIK KTP dan NIK KK. Dimana proses melengkapi data-data pelanggan ini disebut juga dengan registrasi. Registrasi ini dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan dan bisa juga dilakukan di gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Selanjutnya jika data pelanggannya sudah lengkap, telah terverifikasi dan tervalidasi, barulah kemudian Provider dibolehkan mengaktifkan nomor pelanggan tersebut, tetapi jika ada masalah jaringan ketika registrasi maka nomor pelanggan tetap bisa diaktifkan oleh Provider sambil terus dilakukan registrasi data secara berulang.

Provider diwajibkan oleh pemerintah untuk menyimpan data pelanggannya selama nomor pelanggan tersebut masih aktif. Jika nomor pelanggan tersebut sudah tidak aktif, Provider tetap diwajibkan menyimpan data pelanggan tersebut minimal selama 3 bulan sejak nomor tidak aktif. Provider wajib menyimpan kerahasiaan data pelanggan, dan apabila diperlukan oleh pemerintah maka data-data tersebut wajib diserahkan. Hanya ada 6 pihak yang diperbolehkan untuk meminta data pelanggan provider tersebut, diantaranya Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.

Hanya saja ada ketentuan pada pasal 11 Permenkominfo nomor 12 tahun 2016 yaitu calon pelanggan prabayar hanya dapat melakukan registrasi sendiri paling banyak 3 SIM / MSISDN / Nomor Pelanggan untuk setiap 1 NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Namun, Nomor pelanggan yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 tiga Nomor SIM / MSISDN maka hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra.

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.

Pasal 11 Permenkominfo nomor 12 tahun 2016 tersebut dapat diartikan bahwa jika kita registrasikan 1 NIK untuk lebih dari 3 kartu SIM, maka hal itu dibolehkan selama ada izin dari orang bersangkutan yang memiliki NIK tersebut. Sepertinya berita mengenai kebocoran data kependudukan berawal dari kelonggaran aturan ini, dimana kelonggaran ini bisa dimanfaatkan oleh pihak gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra (provider). Dalam hal ini gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra (provider) tidak salah, karena aturan memang memberikan kesempatan untuk itu.

Kemungkinan lainnya adalah karena adanya penulis berita yang gagal memahami aturan ini atau malah tidak membaca sama sekali aturan ini, sehingga sempat heboh berita tentang kebocoran data kependudukan. Kemungkinan kecil sekali data kependudukan yang tersimpan di server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri tersebut bocor karena disana ada Admin Database-nya yang bertanggung jawab. Yang ada hanyalah Pemanfaatan kelonggaran aturan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas sehingga menimbulkan kehebohan.

Hal yang paling penting diketahui oleh masyarakat adalah, bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memiliki akses kedalam server Automated Fingerprint Identification System milik Kemendagri, tetapi yang ada ialah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi diwajibkan oleh Pemerintah untuk melengkapi data-data pengguna kartu prabayar yang dikeluarkan oleh  Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tersebut sebelum dapat digunakan atau ketika sudah digunakan, disertai dengan konfirmasi apakah NIK yang didaftarkan oleh pelanggan telah terdaftar didalam database kependudukan di Kemendagri.

Loading...
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
Rory Anashttp://facebook.com/myunas78
Berprofesi sebagai Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum, Mahasiswa Magister Hukum, aktif sebagai Sekretaris Organisasi PERSIS di Kabupaten Bengkalis, juga sebagai Petani yang kadang-kadang Menulis semampunya. Kirim masukan dan keluhan ke masroryyunas78@gmail.com

YANG LAGI PRO-KONTRA

Konsep Kampanye Konser Lebih Mencerminkan Keindonesiaan dibanding Konsep Kampanye Subuh Berjamamaah?

Saya bertanya lagi dalam hati, apakah konsep kampanye konser lebih mencerminkan keindonesiaan daripada konsep kampanye subuh berjamaah? Bukankah nyanyian juga merupakan ciri khas ibadah agama tertentu?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TULISAN TERBARU

Jangan Fitnah Ulama!

WARGASERUJI - Akun Twitter pribadi salah seorang anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibajak pada malam, Sabtu (13/4). Hal itu...

Enam Tingkat Kewajiban Terhadap Alquran

Enam tingkat kewajiban terhadap Al Quran adalah mulai dari mengimani, membaca (tilawah), memahami, beramal, mengajarkan, dan terakhir membela ketika Al Quran diserang

Generasi Sehat Dambaan Umat

WARGASERUJI - Generasi muda adalah aset yang tiada tara nilainya. Generasi menjadi tonggak awal dalam penentu kebangkitan suatu bangsa. Jika kondisi generasi sakit maka...

Dukungan Sekaligus Nasehat Ust. Salim A Fillah Untuk Prabowo

WARGASERUJI - Ust. Salim A Fillah, ustadz penggiat masjid Jogokariyan yogyakarta melalui akun twitternya @salimafillah menyatakan dukungan kepada capres Prabowo Sandi, tapi bukan dukungan...

Derita Muslim Harus Diakhiri

Sementara di bumi Palestina tepatnya wilayah Gaza, kembali memanas. Serang militer Israel kembali dilakukan untuk mengepung Gaza. Sampai kapan derita umat Islam atas kekejian musuh-musuh Islam akan berakhir?

Mengapa Anakku Nakal?

WARGASERUJI - Secara sadar maupun tidak, sering kita menemui sebuah keluhan dari orang tua mengenai anak-anak mereka. Pertanyaan ‘Mengapa anakku nakal?’, ‘Mengapa anakku bermasalah?’...

Ekonomi Lesu dan Daya Beli Anjlok Itu Realitas, Saatnya Tawarkan Gagasan Solusi

Ekonomi lesu dan daya belu turun, itu adalah realitas, tak perlu diperdebatkan.

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Keduanya Saja!

Jika dihadapkan pada pilihan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, seakan-akan kedua hal tersebut adalah hal yang bertentangan. Padahal jawaban yang paling membahagiakan adalah memilih kedua-duanya sekaligus

Dukungan Masyarakat ke Sekolah Bukan Hanya Dana dan Fisik

alah satu faktor penting dalam pengembangan pendidikan adalah dukungan masyarakat. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 semua sekolah telah memiliki komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah.

Penahanan Ahmad Dhani, Ferry Koto: Saya ingin Komisi Yudisial Periksa Kasus ini

WARGASERUJI - Ferry Koto, pengamat pendidikan dan kebijakan publik di Surabaya, menginginkan agar komisi yudisial memeriksa hakim yang menangani kasus Ahmad Dhani. Pasalnya, menurutnya,...

TERPOPULER

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Hal ini Wajib Dilakukan Pengendara Bila Mendengar Sirine Ambulance

Share menarik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri berupa fliyer himbauan pada pengendara di jalan raya ketika mendengar sirine ambulance di belakang kendaraan kita....

Siapa di Belakang Jokowi, dan di Belakang Prabowo?

Kalau pilih calon presiden di 2019, apa yang ada dibenak pembaca budiman? Memilih orangnya, atau orang-orang di belakangnya? Dua-duanya, sih, tidak salah. Siapa di...

Jangan Fitnah Ulama!

WARGASERUJI - Akun Twitter pribadi salah seorang anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibajak pada malam, Sabtu (13/4). Hal itu...

Hikmah Dibalik Fitnah

WARGASERUJI - Menulis adalah menyimpan, menyimpan kenangan. Karena menulis adalah mewariskan, mewariskan sejarah. Maka jangan ada dusta di setiap huruf yang ditinggalkan. (eaaa) Apalagi...