Team pemenangan calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyelenggarakan diskusi setiap hari rabu dengan mengundang narasumber yang berkompeten dengan keahliannya.
Jargon paslon cagub no 2 “Mbangun Jateng Mukti Bareng “ ini diwujudkan antara lain melalui diskusi rutin yang diharapkan menghasilkan kesimpulan yang membangun.Diskusi dimulai pada 13.30 dan selesai pada 16.00 wib pada Rabu 21 Maret 2018.
Diskusi Tematik Reboan dilaksanakan oleh Team Pemenangan Calon Gubernur Nomor Dua Sudirman – Ida di Aula Markas Perjuangan Merah Putih Jalan Pamularsih Semarang.
Tema yang diusung kali ini adalah “Jalan Terjal Swasembada Pangan Jawa Tengah.” Hadir sebagai narasumber dosen dari UNS Solo Dr. Ir.Rofandi Hartono MP dan Rohadi S.Pt Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan serta Syukur Fahrudin dari Aliansi Petani Indonesia.
Dalam pemaparannya Dr. Ir. Rofandi Hartono MP menjelaskan posisi Jawa Tengah yang surplus ketersediaan pangan.Hanya saja masalah kualitas dan keterjangkauan harga menjadi masalah sehingga berakibat pada petani tidak punya cadangan pangan.Untuk menjaganya dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan mencegah pangan keluar dari desa.
Untuk mengatasi hal itu perlu dikejar pembentukan variable frontier yang meliputi Kebijakan APBD pertanian, Total produksi pertanian, Luas panen, Rasio luas jalan/luas wilayah dan rasio jumlah gudang Bulog/luas wilayah.
Sukses pertanian disebabkan banyak faktor, Diluar negeri seorang petani harus mempunyai pendidikan khusus bertani, tidak sembarang orang .Ketersediaan lahan dan air sangat dominan .Air yang tersedia sepanjang tahun akan membuat panen bisa 3 sampai 4 kali setahun.
Kebijakan impor beras tidak cocok karena Jawa Tengah surplus beras.Tinggal dijaga agar lahan yang ada tidak berubah menjadi perumahan atau pabrik .Selanjutnya yang perlu dikejar bidang yang masih kurang seperti kedelai.
Menurut Dr.Ir. Rofandi Hartono apabila ingin serius bergerak dalam bidang pertanian maka jangan banyak mengeluh meski kebijakan pemerintah tidak berpihak ke petani, segera aktion dan lakukan perubahan.Deteksi masalah dan atasi sesuai kemampuan , karena kemampuan pemerintah terbatas.
Aturan perdagangan dunia seperti WTO juga mempersulit gerak pemerintah, seperti contoh pembatasan produksi kelapa sawit yang biasanya 30 juta ton / tahun , harus dipangkas 6 juta ton tahun ini.
Ancaman terhadap swasembada pangan
Pemateri ke dua Rohadi Spt mengutarakan meskipun saat ini surplus akan tetapi ini tidak lepas dari ancaman gagalnya swasembada pangan dimasa yang akan datang.
Tanda – tanda gagalnya swasembada pangan di Jawa Tengah terindikasi dari 6 hal .Kepemilikan lahan pertanian yang semakin lebar antara petani dengan pengusaha.Petani makin sempit dan terdesak sementara pengusaha makin luas dan menggerus daerah irigasi.
Yang kedua regenerasi petani yang nyaris berhenti.Anak-anak petani tidak mau lagi bertani.Teknologi yang tidak berkembang membuat anak-anak petani memilih sekolah dan menjadi pegawai atau buruh di kota.Tahun 2016 terdata 227.000 petani yang beralih profesi menjadi buruh atau pegawai pabrik.
Tekanan ekonomi dan tingkat kesuburan tanah menjadi faktor ke 3 gagalnya swasembada pangan.Penggunaa pestisida dan pupuk yang semakin tinggi mengurangi tingkat kesuburan tanah.Subsidi yang diberikan ke petani dalam bentuk pupuk dan pestisida melalui kartu , mempersulit petani.Harusnya ada perubahan cara pandang bagaimana pupuk dan bibit bisa diproduksi sendiri.
Ke 4 tekanan ekonomi global dalam skala nasional karena terikat perjanjian WTO yang tidak membolehkan subsidi ke petani.Pemerintah terikat perjanjian internasional yang meskipun banyak diprotes negara lain masih ,belum ada perubahan, kecuali beberapa negara yang nekat melawan.
Faktor ke 5 Tergerusnya kebudayaan desa.Semangat marhenisme hanya cocok sebagai bagian dari diskusi, akan tetapi tidak sesuai lagi dilapangan.Karena terbatasnya petani sehingga sebelum panen sudah diijon tengkulak.Rohadi Spt hanya menjumpai petani Tengger yang masih mempertahankan budayanya.
Faktor ke 6 dengan berlakunya UU Desa yang belum mampu mendorong prakarsa dan gerakan serta partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa demi kesejahteraan melalui perencanaan dan pembangunan desa yang berbasis masyarakat.Justru desa ditakut-takuti dengan ancaman penjara dan rawan penyelewengan.
Dalam bagian akhir makalahnya Ketua LSM bidang pertanian tersebut memberikan beberapa usulan yaitu insentif bagi petani yang mampu panen diatas rata-rata produksi.Yang ke 2 memperketat perubahan rancangan RT/RW untuk menjaga kawasan hijau.Termasuk bila gubernur baru terpilih nanti ,harus tegas mengawal Perda RTRW.
Distribusi asset pada petani tidak sebagai hak milik akan tetapi hak garap yang bisa diagunkan, hal ini mencegah suatu saat petani menjual tanahnya.
Terakhir jaminan harga pasar oleh pemerintah sehingga petani tidak khawatir hasil panen dipermainkan tengkulak.
Diskusi diikuti oleh berbagai kalangan seperti HKTI, Petani Brambang Brebes, Mahasiswa Magister Pertanian dan para praktisi dan pemerhati pertanian.
