Follow SERUJI

95,552FansSuka
396PengikutMengikuti
6,639PengikutMengikuti
714PelangganBerlangganan

Jalan Terjal Swasembada Pangan Jawa Tengah Diskusi Reboan Markas Perjuangan Merah Putih

Team pemenangan calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyelenggarakan diskusi setiap hari rabu dengan mengundang narasumber yang berkompeten dengan keahliannya.

Jargon paslon cagub no 2 “Mbangun Jateng Mukti Bareng “ ini diwujudkan antara lain melalui diskusi  rutin yang diharapkan menghasilkan kesimpulan yang membangun.Diskusi dimulai pada 13.30 dan selesai pada 16.00 wib pada  Rabu 21 Maret 2018.

Diskusi Tematik Reboan dilaksanakan oleh Team Pemenangan Calon Gubernur  Nomor Dua Sudirman  – Ida  di Aula Markas Perjuangan Merah  Putih Jalan Pamularsih Semarang.

Tema yang diusung kali ini adalah  “Jalan Terjal  Swasembada Pangan Jawa Tengah.” Hadir  sebagai  narasumber dosen  dari  UNS Solo Dr. Ir.Rofandi Hartono MP dan  Rohadi S.Pt  Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan serta Syukur Fahrudin dari Aliansi Petani Indonesia.

Dalam pemaparannya Dr. Ir. Rofandi Hartono MP menjelaskan posisi  Jawa  Tengah yang surplus  ketersediaan pangan.Hanya saja masalah kualitas dan keterjangkauan harga menjadi masalah sehingga berakibat pada  petani tidak punya cadangan pangan.Untuk menjaganya  dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan mencegah pangan keluar dari desa.

Untuk mengatasi hal itu perlu dikejar pembentukan variable frontier yang meliputi  Kebijakan APBD pertanian, Total produksi pertanian, Luas panen, Rasio luas jalan/luas wilayah dan rasio jumlah gudang Bulog/luas wilayah.

Sukses pertanian disebabkan banyak faktor,  Diluar negeri seorang petani harus mempunyai pendidikan khusus bertani, tidak sembarang orang .Ketersediaan lahan dan air sangat dominan .Air yang tersedia sepanjang  tahun akan membuat panen bisa 3 sampai 4 kali setahun.

Kebijakan impor beras tidak cocok karena Jawa Tengah surplus beras.Tinggal dijaga agar lahan yang ada tidak berubah menjadi perumahan atau pabrik .Selanjutnya yang perlu dikejar bidang yang masih kurang seperti  kedelai.

Menurut Dr.Ir. Rofandi Hartono apabila ingin serius bergerak dalam bidang pertanian maka jangan banyak mengeluh meski kebijakan pemerintah tidak berpihak ke petani, segera aktion dan lakukan perubahan.Deteksi masalah dan atasi sesuai kemampuan , karena kemampuan pemerintah terbatas.

Aturan perdagangan dunia seperti WTO juga mempersulit gerak pemerintah, seperti contoh pembatasan produksi kelapa sawit yang biasanya 30 juta ton / tahun , harus dipangkas 6 juta ton tahun ini.

 

Ancaman terhadap swasembada pangan

Pemateri ke dua Rohadi Spt mengutarakan meskipun saat ini surplus akan tetapi ini tidak lepas dari ancaman gagalnya swasembada pangan dimasa yang akan datang.

Tanda – tanda gagalnya swasembada pangan di Jawa Tengah terindikasi dari 6 hal .Kepemilikan lahan pertanian yang semakin lebar antara petani dengan pengusaha.Petani makin sempit dan terdesak sementara pengusaha makin luas dan menggerus daerah irigasi.

Yang kedua regenerasi petani yang nyaris berhenti.Anak-anak petani tidak mau lagi bertani.Teknologi yang tidak berkembang membuat anak-anak petani memilih sekolah dan menjadi pegawai atau buruh di kota.Tahun 2016 terdata 227.000 petani yang beralih profesi menjadi buruh atau pegawai pabrik.

Tekanan ekonomi dan tingkat kesuburan tanah menjadi faktor ke 3 gagalnya swasembada pangan.Penggunaa pestisida dan pupuk yang semakin tinggi mengurangi tingkat kesuburan tanah.Subsidi yang diberikan ke petani dalam bentuk pupuk dan pestisida melalui kartu , mempersulit petani.Harusnya ada perubahan cara pandang bagaimana pupuk dan bibit bisa diproduksi sendiri.

Ke 4 tekanan ekonomi global dalam skala nasional karena terikat perjanjian WTO yang tidak membolehkan subsidi ke petani.Pemerintah terikat perjanjian internasional yang meskipun banyak diprotes negara lain masih ,belum ada perubahan, kecuali beberapa negara yang nekat melawan.

Faktor ke 5 Tergerusnya kebudayaan desa.Semangat marhenisme hanya cocok sebagai bagian dari diskusi, akan tetapi  tidak sesuai lagi dilapangan.Karena terbatasnya petani sehingga sebelum panen sudah diijon tengkulak.Rohadi Spt hanya menjumpai petani Tengger yang masih mempertahankan budayanya.

Faktor ke 6 dengan berlakunya UU Desa yang belum mampu mendorong  prakarsa dan gerakan serta partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa demi kesejahteraan melalui perencanaan dan pembangunan desa yang berbasis masyarakat.Justru desa ditakut-takuti dengan ancaman penjara dan rawan penyelewengan.

Dalam bagian akhir makalahnya Ketua LSM bidang pertanian tersebut memberikan beberapa usulan yaitu insentif bagi petani yang mampu panen diatas rata-rata produksi.Yang ke 2 memperketat perubahan rancangan RT/RW untuk menjaga kawasan hijau.Termasuk bila gubernur baru terpilih nanti ,harus tegas mengawal Perda RTRW.

Distribusi asset pada petani tidak sebagai hak milik akan tetapi hak garap yang bisa diagunkan, hal ini mencegah suatu saat petani menjual tanahnya.

Terakhir jaminan harga pasar oleh pemerintah sehingga petani tidak khawatir hasil panen dipermainkan tengkulak.

Diskusi diikuti oleh berbagai kalangan seperti HKTI, Petani Brambang Brebes, Mahasiswa Magister Pertanian dan para praktisi dan pemerhati pertanian.Dr.Ir. Rofandi Hartono,MP Akademisi Bidang Pertanian

 

Loading...
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
mharishttp://Traveloketour.com
Seorang hamba yg kurang istighfar dan suatu masa terdelet.Sedang berupaya agar tetap ada, melampaui zamannya seperti dicontohkan sahabat dan aulia, saat ini mukim di Semarang.

YANG LAGI PRO-KONTRA

Peran Ulama Menolak Segala Bentuk Penjajahan

Ulama menilai proyek OBOR sarat akan kepentingan politis dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi bangsa Indonesia khususnya dan kawasan Asia Tenggara umumnya. Selain bahaya jebakan hutang Tiongkok yang dikhawatirkan, juga upaya kolonialisasi Tiongkok melalui proyek tersebut.

Islam Menjaga Kepemilikan SDA

Penjajahan atas sumber daya alam Indonesia masih berlangsung. Ini ditandai dengan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) 59% masih dimiliki oleh Amerika Serikat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TULISAN TERBARU

Sinergi Magot dan Cacing Atasi Sampah Berbasis Komunitas

WARGASERUJI - Dalam sebuah diskusi, Henry Supranto menyebut bahwa dengan magot dan cacing, bisa menjadi solusi masalah sampah. Henry Supranto sendiri menciptakan alat...

Reaktor Cacing Solusi Atasi Sampah

Semua organik akan diurai cacing, sedangkan anorganik akan utuh. Reaktor cacing ternyata bisa berfungsi untuk memilah sampah. Hal ini mengatasi cara memilah kemasan yang tersusun atas organik dan anorganik, seperti kemasan minuman kotak, pembalut, dan popok bayi.

Lalat Magot Solusi Atasi Sampah

Henry Supranto mengklaim mampu mengolah sampah organik dengan cepat dengan lalat magot hingga lima belas ton dalam sebulan. Bahkan, dengan kondisi tertentu bisa mengolah satu ton sehari. 

Wacana Guru Impor Bukan Solusi bagi Dunia Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang berharga bagi bangsa ini. Namun apa yang diwacanakan kepada rakyat dengan mendatangkan orang asing ke negeri sendiri, pada faktanya melukai  hati rakyat. Terutama kalangan guru. Terkhususnya tentulah guru honorer yang tidak dihargai dengan upah yang memadai.

Gerakan Memanen Air Hujan

Ada 21 metode dalam memanen air hujan. Dari dua puluh metode itu, ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang dampaknya kecil. Adapun yang berdampak sedang, menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sisanya, skala luas dan menasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Air Hujan untuk Air Minum Kesehatan

Sri Wahyuningsih sebagai penggerak komunitas yang diberi nama Banyu Bening, memberikan paparan tentang menggunakan air hujan untuk air minum kesehatan.

Kajian Ekonomis Reaktor Cacing

Reaktor cacing temuan Puji Heru Sulistiyono, berhasil meraih beberapa penghargaan dan apresiasi dari Gubernur DIY, Kalpataru dan CSR Pertamina TBBM Rewulu.

Ekonomi Lesu dan Daya Beli Anjlok Itu Realitas, Saatnya Tawarkan Gagasan Solusi

Ekonomi lesu dan daya belu turun, itu adalah realitas, tak perlu diperdebatkan.

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Keduanya Saja!

Jika dihadapkan pada pilihan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, seakan-akan kedua hal tersebut adalah hal yang bertentangan. Padahal jawaban yang paling membahagiakan adalah memilih kedua-duanya sekaligus

Dukungan Masyarakat ke Sekolah Bukan Hanya Dana dan Fisik

alah satu faktor penting dalam pengembangan pendidikan adalah dukungan masyarakat. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 semua sekolah telah memiliki komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah.

TERPOPULER

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Peran Ulama Menolak Segala Bentuk Penjajahan

Ulama menilai proyek OBOR sarat akan kepentingan politis dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi bangsa Indonesia khususnya dan kawasan Asia Tenggara umumnya. Selain bahaya jebakan hutang Tiongkok yang dikhawatirkan, juga upaya kolonialisasi Tiongkok melalui proyek tersebut.

Hikmah Dibalik Fitnah

WARGASERUJI - Menulis adalah menyimpan, menyimpan kenangan. Karena menulis adalah mewariskan, mewariskan sejarah. Maka jangan ada dusta di setiap huruf yang ditinggalkan. (eaaa) Apalagi...

Air Hujan untuk Air Minum Kesehatan

Sri Wahyuningsih sebagai penggerak komunitas yang diberi nama Banyu Bening, memberikan paparan tentang menggunakan air hujan untuk air minum kesehatan.

Gerakan Memanen Air Hujan

Ada 21 metode dalam memanen air hujan. Dari dua puluh metode itu, ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang dampaknya kecil. Adapun yang berdampak sedang, menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sisanya, skala luas dan menasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.