Oleh : Muhammad Sulthon
Ketua FKKP Kotawaringin Barat
Perkembangan politik di Indonesia dalam beberapa bulan ini sangat ramai. Beberapa media sosial dan ruang publik terbuka terus diramaikan. Salah satunya adanya slogan 2019 Ganti Presiden versus 2019 Tetap Presiden dengan pernyataan dan argumen yang berbeda.
Hastag 2019 Ganti Presiden dan Tetap Presiden merupakan sebuah ekspresi kebebasan berpendapat yang harus dihormati, sebagai bentuk kemajuan perkembangan berdemokrasi di Indonesia yang telah sekian lama terkekang.
Kemunculan hastag 2019 Ganti Presiden yang dicetuskan pertama kali oleh pentolan salah satu partai tersebut telah banyak menuai berbagai komentar dari berbagai lapisan masyarakat. Pro dan kontra terhadap hastag tersebut sangat beragam, meskipun dinilai hastag tersebut tidak inkonstitusional.
Gerakan ini apakah bertujuan untuk pendidikan politik bagi masyarakat ataukah ada motif propaganda yang mengarah pada kepentingan politik pragmatis untuk kalangan elit-elit tertentu.
Harus kita sadari bersama, bicara negara dan bangsa tidak bisa lepas dari konstitusi sebagai dasar bangunan berdemokrasi yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945.
Oleh Karena itu pelaksanaan pemilu, sebagai manifestasi dari proses demokrasi berbangsa dan bernegara yaitu menentukan anggota legislatif pada setiap tingkatan dan pimpinan eksekutif lima tahunan mutlak harus berbasis pada kedaulatan ada di tangan rakyat.
Jadi, menurut analisis saya, tidak ada tertulis pada konstitusi kita istilah Ganti Presiden atau Tetap Presiden. Elit politik hanya boleh menjelaskan program-program yang terukur dan menawarkan sosok para calon legislatif dan eksekutif, dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden.
Persoalan ganti presiden dan tetap presiden mutlak menjadi ranah kedaulatan rakyat, otonomi rakyat, bukan intervensi politik. Rakyat harus merdeka menentukan pilihan mereka. Tidak boleh terjadi penggiringan opini apalagi intervensi atau tekanan untuk mengarahkan penentuan pilihan, seperti 2019 Ganti Presiden atau Tetap Presiden.
Oleh sebab itu menurut hemat saya, munculnya hastag 2019 Ganti Presiden dan 2019 Tetap Presiden menjadi tendensius kepada sosok tertentu. Kedua hastag ini tidak produktif bagi pendidikan politik untuk masyarakat, bahkan tidak ada manfaatnya bagi rakyat, bangsa dan Negara, kecuali hanya memanipulasi persepsi publik untuk tujuan pragmatis dari segelintir kepentingan politik tertentu.
Jadi hastag 2019 Ganti Presiden maupun Tetap Presiden sangat tidak baik dari aspek pendidikan politik di tanah air.
Menurut hemat saya, politik itu harus mencerdaskan masyarakat. Untuk itu seharusnya para elit berwacana dan “bertarung” pada visi misi, gagasan, dan ide yang tentunya diturunkan pada tingkat program yang terukur secara kualitas maupun kuantitas.
Program ini menjadi janji politik yang harus direalisasikan dan akan ditagih oleh seluruh masyarakat Indonesia pada kurun waktu lima tahunan.
Oleh sebab itu, bagi mereka yang berada pada oposisi, sebaiknya berkonsentrasi untuk mendalami dan mengkaji kelebihan, kelemahan dan kekurangan terhadap proram pemerintahan yang ada berdasarkan fakta yang valid, serta menawarkan solusi yang terukur dari aspek program.
Demikian juga, bagi mereka yang berada posisi sedang berkuasa, sejatinya menjelaskan sejauh mana kebenaran kritik yang dilontarkan oleh oposisi tersebut. Penjelasan juga harus berbasis data yang akurat dan valid, bukti serta argument yang kuat atas capaian-capaian program dan mengevaluasi pelaksanaan program kebijakan yang sudah berjalan. Serta menguraikan program yang masih harus diwujudkan pada sisa masa jabatan menjelang pemilihan umum 2019.
Sebagai penutup, penulis mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif, rukun, aman dan damai. Boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, namun kesatuan, persatuan dan persaudaraan menjadi prioritas utama.
