Topik: UU Minerba

Presiden Jokowi Harus Terbuka Pada Rakyat Terkait Kebijakan Sektor Minerba

Beredar surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Seluruh Pimpinan Asosiasi, termasuk Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Asosiasi Pengusaha Pertambangan Mineral. Surat ini patut dicurigai menjadi ruang bagi APBI yang berusaha memperpanjang izin usaha tanpa mengikuti UU Minerba yang berlaku.

Istana “Menampar” Menteri ESDM Lewat Penolakan RPP Minerba

Sikap Sekretaris Negara (Sekneg) tersebut patut diapresiasi dengan acungan dua jempol. Penolakan Presiden melalui Sekneg sebagai signal keras bahwa Kementerian ESDM dinilai tidak taat azas terhadap UU dalam merivisi sebuah peraturan

KPK Harus Kawal Revisi UU Minerba Yang Dipercepat di DPR

Mengingat negara kita hanya mempunyai sisa cadangan batubara sekitar hanya 2% dari total cadangan dunia, maka kini tibalah saatnya adanya semangat dari Pemerintahan Jokowi untuk berani menentukan sikap pro ketahanan energi nasional. Salah menentukan kebijkan hari ini, maka anak cucu kita harus menderita panjang dikemudian hari.
close