Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi prioritas yang diutamakan dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, baik pembangunan jalan tol, pelabuhan laut dan bandar udara. Tentunya pembangunan tersebut membutuhkan dana yang sedikit baik untuk pembebasan lahan maupun untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya sudah menimbulkan pro dan kontra dikalangan para tokoh politik bahkan sampai kepada rakyat itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan pembangunan yang tidak dapat secara cepat dinikmati oleh rakyat sebagaimana bantuan langsung tunai. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika sempat viral seorang ibu yang mengatakan bahwa rakyat tidak “makan” jalan tol atau infrastruktur. Dan pembangunan infrastruktur bukanlah pembangunan yang secara cepat mampu dilaksanakan dari awal sampai layak pakai dalam waktu singkat.

Dalam sebuah debat di sebuah TV Swasta antara oposisi dan pemerintah memunculkan pilihan antara infrastruktur ataukah industri sebagai prioritas. Tentunya baik industri maupun infrastruktur merupakan dua hal yang berkesinambungan. Industri tanpa infrastruktur yang kuat dan baik tidak akan mampu berkembang dengan baik dan tentunya memiliki pemborosan biaya yang sangat besar.

Infrastruktur adalah jaringan dalam daerah yang akan menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tentunya akan meningkatkan efektifitas dalam mobilitas bahan baku maupun produk jadi. Dan tentunya akan menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan juga mengembangkan sektor informal. Banyaknya investor yang menanamkan modal akan memberikan pemasukan bagi pemerintah dalam sektor pajak maupun layanan jasa lainnya.

Dengan proyek infrastruktur ini tentunya sebagian biaya ditopang dengan hutang negara dari luar. Sebagian merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak asing untuk menanamkan investasinya dalam pembangunan infrastruktur.

Wacana yang terjadi adalah seakan pemerintah menjual infrastruktur kepada pihak asing. Bahkan ada wacana yang lebih keras bahwa pihak asing telah menjajah indonesia kembali lewat “pencaplokan” infrastruktur.

Tentunya bukanlah sesuatu yang mudah untuk meyakinkan pihak asing untuk menanamkan investasi dalam pembangunan infrastruktur. Mereka tentunya memikirkan keuntungan dengan menanamkan modal tentunya akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.

Secara sederhana jika kita ingin membangun sebuah hotel dan mengajak pihak lain untuk berinvestasi tentunya harus meyakinkan kepada pihak investor bahwa hotel aman dari sengketa, lingkungan hotel kondusif, akses menuju hotel bagus dan tentunya modal yang akan diberikan investor akan segera kembali berikut keuntungannya.

Warisan hutang sejak dari berdirinya Republik Indonesia sampai dengan masa Presiden Jokowi tentunya sudah mencapai ribuan trilyun dan akan menjadi tanggung jawab penerus kepemimpinan nantinya. Hasil pembangunan infrastruktur juga merupakan warisan yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk mengolah negara ini agar mampu membayar hutang yang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Hal yang harus di waspadai adalah ketika rakyat bangsa ini terlalu sibuk membahas kepemimpinan di negeri ini, pihak asing sudah bersiap-siap untuk menanamkan investasi di negeri ini. Kita sebagai rakyat di negeri ini terlena oleh hiruk pikuk perpolitikan sehingga lupa untuk menangkap peluang yang merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur.

Hal yang sangat mustahil saat ini untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa melakukan hutang luar negeri. Bahkan dalam sektor swasta terkadang melakukan juga hutang material baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Manajemen hutang menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Ketika hutang digunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif bukan produktif maka negara sedang di ambang kebangkrutan. Apalagi dengan korupsi yang semakin parah di negeri ini, maka uang dari rakyat di korupsi oleh pejabat dan wakil rakyat, dan lebih parah lagi jika hutang negara yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ternyata masih juga mereka korupsi.

Pemilihan Presiden sudah di depan mata dalam hitungan beberapa bulan lagi. Kedua calon merupakan putra terbaik bangsa, dan janganlah pesta pemilihan ini dijadikan sebagai ajang untuk saling menjatuhkan. Siapapun presiden yang akan terpilih harus kita dukung untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, melanjutkan infrastruktur yang belum selesai dan tentunya mengendalikan hutang negara dengan mengolah infrastruktur tersebut dengan baik.

Negara Indonesia adalah rumah kita bersama, Presiden yang terpilih merupakan pengemban amanat dari rakyat yang akan menjadi pemimpin sekaligus pelayan bagi rakyatnya.