Pemasangan iklan, hubungi kami di sini

Sharing Pembubaran PT: Prosedur dan Akibat Hukum Pembubaran Berdasar RUPS

Pembubaran PT: Prosedur dan Akibat Hukum Pembubaran Berdasar RUPS

Sharing Pembubaran PT: Prosedur dan Akibat Hukum Pembubaran Berdasar RUPS

Pembubaran PT: Prosedur dan Akibat Hukum Pembubaran Berdasar RUPS

Pada tahun 2007 Audi, Aryanda dan Chico mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT AAC, yang bergerak di bidang perdagangan. Namun karena kesibukan ketiganya, PT AAC tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2017 lalu, untuk itu mereka sepakat untuk membubarkan PT AAC. Lalu bagaimanakah prosedur dan hal – hal yang harus dilakukan Audi, Aryanda dan Chico untuk membubarkan PT AAC tersebut? Apakah Audi, Aryanda dapat meninggalkan PT tersebut tanpa adanya pembubaran secara hukum?

Pembubaran PT

Berdasarkan Pasal 142 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pembubaran Perseroan dapat terjadi dikarenakan:

  1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, keputusan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran dapat dianggap sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.


Selain itu berdasarkan Pasal 146 UUPT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan dengan alasan:

  1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, yang mana Perseroan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Adapun yang dimaksud dengan Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan, yang mana dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitur kepada para kreditur-krediturnya.

Lalu apakah pembubaran Perseroan tersebut serta merta mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukumnya? Tentunya tidak. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan (Pasal 143 ayat 1 UUPT).

Prosedur Pembubaran PT oleh Keputusan RUPS

Dalam hal akan dilakukan pembubaran PT oleh rups, maka diperlukan prosedur sebagai berikut:

  1. RUPS pembubaran PT dan penunjukkan Likuidator;
  2. Pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditur / pihak terkait lainnya oleh Likuidator;
  3. Inventarisasi asset dan pemberesan harta kekayaan PT oleh Likuidator;
  4. Likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan Menteri yang berwenang;
  5. Pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar;
  6. Menteri yang berwenang menghapus nama Perseroan tersebut dalam daftar Perseroan;
  7. Pengumuman dalam Berita negara republik indonesia (”BNRI”)

Dengan demikian, Audi, Aryanda dan Chico tidak dapat meninggalkan PT AAC begitu saja, mereka harus menjalankan seluruh prosedur hingga PT AAC bubar secara hukum

Akibat Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Pembubaran kepada Kreditur dan Menteri

Lalu bagaimana jika pembubaran PT tersebut tidak diikuti dengan pemberitahuan kepada kreditur dan Menteri yang berwenang? Maka pembubaran PT tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga, sehingga Perseroan tersebut tetap berkewajiban menjalankan seluruh kewajibannya, seperti pembayaran pajak dan lainnya.

Namun apabila tidak dilakukannya pemberitahuan pembubaran PT tersebut dikarenakan kelalaian oleh likuidator yang ditunjuk, maka likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pemberhentian dan Penggantian Likuidator

Lalu bagaimana jika dalam menjalankan tugasnya Likuidator yang ditunjuk tersebut tidak menjalankannya dengan baik? Atau justru melanggar ketentuan yang diatur? Dalam hal ini berdasarkan Pasal 151 UUPT, pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Untuk pemberhentian Likuidator tersebut harus dilakukan dengan pemanggilan yang bersangkutan terlebih dahulu.

Dengan demikian, dalam hal pembubaran PT AAC, maka Audi, Aryanda dan Chico wajib melakukan RUPS terlebih dahulu dan menunjuk Likuidator untuk melakukan pemberesan aset PT. Adapun jika Audi, Aryanda dan Chico tidak melakukan prosedur tersebut, maka PT AAC tetap wajib melakukan seluruh kewajibannya sebagaimana mestinya.


BACA JUGA

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.

Ingin Jadi Penulis Warga, silahkan bergabung di sini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

YANG LAGI PRO-KONTRA

Pemakan Tanah Papua, Siapa?

Keluarga Besar Indonesia, sepertinya lebih enak diterima daripada "NKRI Harga Mati". Lebih humanis, merangkul. Antara hati dengan hati. Saling bantu, bukan berebut. Saling melindungi, bukan saling menguasai.

Referendum Papua, Mungkinkah?

Sambil menunggu keputusan Jokowi, lembaga saya, Sabang Merauke Circle, nasibnya diujung tanduk, karena Sabang dan Merauke mungkin saja hilang, tinggal Circle nya saja.

ARTIKEL TERBARU

Baper dan Islamphobia

Ketika masih di Taman Kanak-Kanak, anak-anak diajari tentang tiga kata sakti yang mampu meluluhkan hati manusia. Yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Akan tetapi dalam realitasnya, tiga kata ini tidak mudah diucapkan. Ada orang yang enggan mengatakan terima kasih padahal sudah dibantu oleh orang lainnya. Entah kenapa.

Kisah Nyata: Kaki Sendiri Diseterika

Tampak koreng berukuran kurang lebih 3x7 cm di punggung kaki kanan seorang bapak berumur 50 tahun. Sebuah luka koreng yang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Tiga bulan yang lalu, lelaki setengah baya itu menyeterika kakinya sendiri dengan sengaja dan kesadaran penuh. Apa gerangan yang membuatnya nekat berbuat begitu?

PTSL Masih Bermasalah, Desa Sugihmukti Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Sertifikat

Seperti pantauan penulis di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, program sertifikat murah ini dimanfaatkan oleh oknum aparat desa dengan cara memungut administrasi diluar ketentuan.

Hai Papua, Saya yang Monyet

Seberapa jauh soal monyet ini memerangkap alam bawah sadar kita? Mudah-mudahan cuma segelintir orang atau aparatur saja. Jika meluas, perlu edukasi anti rasisme di sekolah-sekolah. Jika segelintir, harus dibawa ke aparatur hukum. Semoga orang-orang Papua memaafkan kami. Setidaknya memaafkan saya yang non Papua. Mungkin saya lah monyet itu.

Indonesia dan Thailand Kembangkan Kerjasama Wakaf Produktif

Thailand sudah memiliki miniatur 'Kota Wakaf' yaitu pembangunan di atas tanah wakaf sebesar 500 hektare mencakupi pembangunan rumah sakit, town house, Islamic center, masjid agung, stadion, kampus Fatoni University, Asean Mall serta fasilitas pendukung lainnya

Senangnya Menang Lomba Menulis PWI, Walau Hanya Pemenang Harapan

Ada nomor tak dikenal masuk ke nomor WA saya. Bunyinya mengagetkan, karena hanya berisi link berita dan permintaan alamat dan nomor rekening. Ternyata, setelah di telusur, tercatat menjadi pemenang di lomba menulis PWI 2019! Senangnya, walau hanya pemenang harapan.

Referendum Papua, Mungkinkah?

Sambil menunggu keputusan Jokowi, lembaga saya, Sabang Merauke Circle, nasibnya diujung tanduk, karena Sabang dan Merauke mungkin saja hilang, tinggal Circle nya saja.

Diskusi FORPI Sleman: Pengusaha Sampah

Kalau pun pengusaha pengguna sampah terpilah mau membayar mahal, berarti produk yang diolah tinggi nilainya. Contoh nilai tambah yang besar adalah memanfaatkan sampah organik untuk budidaya Magot dan cacing tanah. Selain kandungan protein yang tinggi dari larva magot dan cacing yang didapat, juga tanah bekasnya bisa langsung dipakai sebagai media tanam. 

Kajian Ekonomis Reaktor Cacing

Reaktor cacing temuan Puji Heru Sulistiyono, berhasil meraih beberapa penghargaan dan apresiasi dari Gubernur DIY, Kalpataru dan CSR Pertamina TBBM Rewulu.

Ekonomi Lesu dan Daya Beli Anjlok Itu Realitas, Saatnya Tawarkan Gagasan Solusi

Ekonomi lesu dan daya belu turun, itu adalah realitas, tak perlu diperdebatkan.

TERPOPULER

Hai Papua, Saya yang Monyet

Seberapa jauh soal monyet ini memerangkap alam bawah sadar kita? Mudah-mudahan cuma segelintir orang atau aparatur saja. Jika meluas, perlu edukasi anti rasisme di sekolah-sekolah. Jika segelintir, harus dibawa ke aparatur hukum. Semoga orang-orang Papua memaafkan kami. Setidaknya memaafkan saya yang non Papua. Mungkin saya lah monyet itu.

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Referendum Papua, Mungkinkah?

Sambil menunggu keputusan Jokowi, lembaga saya, Sabang Merauke Circle, nasibnya diujung tanduk, karena Sabang dan Merauke mungkin saja hilang, tinggal Circle nya saja.