close

Follow SERUJI

69,151FansSuka
396PengikutMengikuti
7,038PengikutMengikuti
661PelangganBerlangganan

Pembubaran PT: Prosedur dan Akibat Hukum Pembubaran Berdasar RUPS

Pada tahun 2007 Audi, Aryanda dan Chico mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT AAC, yang bergerak di bidang perdagangan. Namun karena kesibukan ketiganya, PT AAC tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2017 lalu, untuk itu mereka sepakat untuk membubarkan PT AAC. Lalu bagaimanakah prosedur dan hal – hal yang harus dilakukan Audi, Aryanda dan Chico untuk membubarkan PT AAC tersebut? Apakah Audi, Aryanda dapat meninggalkan PT tersebut tanpa adanya pembubaran secara hukum?

Pembubaran PT

Berdasarkan Pasal 142 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pembubaran Perseroan dapat terjadi dikarenakan:

  1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, keputusan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran dapat dianggap sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Selain itu berdasarkan Pasal 146 UUPT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan dengan alasan:

  1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, yang mana Perseroan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Adapun yang dimaksud dengan Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan, yang mana dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitur kepada para kreditur-krediturnya.

Lalu apakah pembubaran Perseroan tersebut serta merta mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukumnya? Tentunya tidak. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan (Pasal 143 ayat 1 UUPT).

Prosedur Pembubaran PT oleh Keputusan RUPS

Dalam hal akan dilakukan pembubaran PT oleh rups, maka diperlukan prosedur sebagai berikut:

  1. RUPS pembubaran PT dan penunjukkan Likuidator;
  2. Pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditur / pihak terkait lainnya oleh Likuidator;
  3. Inventarisasi asset dan pemberesan harta kekayaan PT oleh Likuidator;
  4. Likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan Menteri yang berwenang;
  5. Pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar;
  6. Menteri yang berwenang menghapus nama Perseroan tersebut dalam daftar Perseroan;
  7. Pengumuman dalam Berita negara republik indonesia (”BNRI”)

Dengan demikian, Audi, Aryanda dan Chico tidak dapat meninggalkan PT AAC begitu saja, mereka harus menjalankan seluruh prosedur hingga PT AAC bubar secara hukum

Akibat Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Pembubaran kepada Kreditur dan Menteri

Lalu bagaimana jika pembubaran PT tersebut tidak diikuti dengan pemberitahuan kepada kreditur dan Menteri yang berwenang? Maka pembubaran PT tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga, sehingga Perseroan tersebut tetap berkewajiban menjalankan seluruh kewajibannya, seperti pembayaran pajak dan lainnya.

Namun apabila tidak dilakukannya pemberitahuan pembubaran PT tersebut dikarenakan kelalaian oleh likuidator yang ditunjuk, maka likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pemberhentian dan Penggantian Likuidator

Lalu bagaimana jika dalam menjalankan tugasnya Likuidator yang ditunjuk tersebut tidak menjalankannya dengan baik? Atau justru melanggar ketentuan yang diatur? Dalam hal ini berdasarkan Pasal 151 UUPT, pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Untuk pemberhentian Likuidator tersebut harus dilakukan dengan pemanggilan yang bersangkutan terlebih dahulu.

Dengan demikian, dalam hal pembubaran PT AAC, maka Audi, Aryanda dan Chico wajib melakukan RUPS terlebih dahulu dan menunjuk Likuidator untuk melakukan pemberesan aset PT. Adapun jika Audi, Aryanda dan Chico tidak melakukan prosedur tersebut, maka PT AAC tetap wajib melakukan seluruh kewajibannya sebagaimana mestinya.

Loading...
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
Windi Berliantihttp://windiberlianti.com
Lawyer and Certified Legal Auditor Email: contact@windiberlianti.com Phone : 081282292189

YANG LAGI PRO-KONTRA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TULISAN TERBARU

Erwin Arnada Bagi Tips Membuat Film Berkelas, Akber Bali 84 Diserbu Millenial

BADUNG, WARGASERUJI –  Komunitas Akademi Berbagi (Akber) Bali kembali mengadakan kelas berbagi ilmu gratis tanpa berbayar untuk masyarakat di Bali. Kelas Akademi Berbagi Bali...

Dibunuh di Masjid Selandia Baru, Cara Indah untuk Mati

WARGASERUJI - Ada ustadz di sebuah kampung, bertanya perasaan jamaah terhadap peristiwa dibunuhnya muslim di masjid di Selandia Baru. Jawabnya macam-macam. Ustadznya sendiri bilang,...

Titiek Soeharto Hadiri Baksos Relawan 02 di Bogor

BOGOR, SERUJI.CO.ID - Empat kelompok relawan pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi mengadakan Bakti Sosial di Kabupaten Bogor, Ahad (17/3). Kegiatan Bhkati sosial...

Perkuat Pembelajaran Aktif di Kampus, Tanoto Foundation Latih Dosen UNJA dan UIN STS Jambi

JAMBI, WARGASERUJI – Setelah melatih lebih dari 1.145 pendidik SD/MI dan SMP/MTs, Tanoto Foundation kali ini melatih pembelajaran aktif MIKiR (Mengalami, Interaksi, Komunikasi dan Refleksi),...

Umat Butuh Sistem Yang Sehat

WARGASERUJI - Menjadi hal asing bagi umat muslim, pristiwa yang terjadi pada 3 Maret 1924M. Sebuah tragedi besar yang membalik penuh tatanan hidup umat Islam....

Komunitas Alumni NHI 02 Resmi Dikukuhkan oleh BPN

Melalui SK yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama Satgas BPN, Toto Utomo Budi Santoso kepada Ketua Umumnya Hidayat Hasan, Komunitas Alumni NHI 02 resmi menjadi bagian dari Satgas BPN Prabowo Sandi.

Ekonomi Lesu dan Daya Beli Anjlok Itu Realitas, Saatnya Tawarkan Gagasan Solusi

Ekonomi lesu dan daya belu turun, itu adalah realitas, tak perlu diperdebatkan.

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Keduanya Saja!

Jika dihadapkan pada pilihan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, seakan-akan kedua hal tersebut adalah hal yang bertentangan. Padahal jawaban yang paling membahagiakan adalah memilih kedua-duanya sekaligus

Dukungan Masyarakat ke Sekolah Bukan Hanya Dana dan Fisik

alah satu faktor penting dalam pengembangan pendidikan adalah dukungan masyarakat. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 semua sekolah telah memiliki komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah.

Penahanan Ahmad Dhani, Ferry Koto: Saya ingin Komisi Yudisial Periksa Kasus ini

WARGASERUJI - Ferry Koto, pengamat pendidikan dan kebijakan publik di Surabaya, menginginkan agar komisi yudisial memeriksa hakim yang menangani kasus Ahmad Dhani. Pasalnya, menurutnya,...

TERPOPULER

Titiek Soeharto Hadiri Baksos Relawan 02 di Bogor

BOGOR, SERUJI.CO.ID - Empat kelompok relawan pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi mengadakan Bakti Sosial di Kabupaten Bogor, Ahad (17/3). Kegiatan Bhkati sosial...

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Pertanggungjawaban Jokowi-JK terhadap Janji-janji Kampanye 2014

Janji-janji pada saat kampanye Capres dan Cawapres pasti ada. Sejak Pilpres Langsung yang telah kita laksanakan sebanyak 3 kali, yang paling kita ingat adalah...

Membuat Gula Merah dari Nira Batang Sawit

Ternyata batang kelapa sawit yang telah tumbang dapat diambil niranya untuk dijadikan gula merah, demikian menurut seorang anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Gerindra,...

Dibunuh di Masjid Selandia Baru, Cara Indah untuk Mati

WARGASERUJI - Ada ustadz di sebuah kampung, bertanya perasaan jamaah terhadap peristiwa dibunuhnya muslim di masjid di Selandia Baru. Jawabnya macam-macam. Ustadznya sendiri bilang,...