Follow SERUJI

96,205FansSuka
396PengikutMengikuti
6,748PengikutMengikuti
670PelangganBerlangganan

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan, dan alasan perceraian juga dibatasi melalui Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 23 UUP pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

  • Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri (contoh: orangtua)
  • Suami atau isteri (contoh: istri dari mempelai pria)
  • Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
  • Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan harus dilandaskan atas alasan – alasan yang nantinya harus dibuktikan di muka pengadilan. Adapun hukum Indonesia telah mengatur alasan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

  • Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 UUP);
  • Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UUP);
  • Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui putusan pengadilan, adapun permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pada dasarnya tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian, dimana para pihak tetap menjalani proses pemeriksaan oleh pengadilan. Apabila keputusan pengadilan tersebut telah mempunyai hukum tetap, maka Panitera pengadilan akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk kemudian segera dicatatkan. Jika pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama, maka Panitera pengadilan berkewajiban untuk meminta pengukuhkan putusan oleh Panitera pengadilan umum selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan umum kemudian berkewajiban untuk mengembalikan putusan tersebut selambatnya 7 (tujuh) hari  sejak diterima putusan tersebut, dengan menyebut “dikukuhkan” serta dengan dicap dan ditandatangi oleh Hakim.

Akibat Pembatalan Perkawinan

Dengan adana putusan Pengadilan terhadap pembatalan perkawinan, maka berakibat batalnya perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut hingga perkawinan dilangsungkan. Artinya dengan adanya putusan pengadilan tersebut, perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada dan tidak memberikan akibat hukum seperti perceraian. Namun berdasarkan Pasal 28 UUP, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

  • Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  • Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  • Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian negara memberikan jaminan hukum kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tersebut. Sebagai contoh Tuan Bambang menikah dengan Nyonya Yanti pada Juli 2017, pada bulan Agustus Nyonya Yanti baru mengetahui bahwa Tuan Bambang masih terikat perkawinan dengan Nyonya Ani. Merasa tertipu dan tidak terima, Nyonya Yanti mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan domisilinya dan Tuan Bambang. Pada bulan September Nyonya Yanti baru menyadari bahwa ia telah mengandung hasil dari perkawinannya dengan Tuan Bambang. Meski nantinya Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan perkawinan antara Tuan Bambang dan Nyonya Yanti, hal tersebut tidak menghapus kewajiban dan hak Tuan Bambang serta Nyonya Yanti sebagai orang tua atas anak tersebut. Anak tersebut juga tetap berhak mendapatkan warisan dan hak keperdataan lainnya.

Loading...
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
Windi Berliantihttp://windiberlianti.com
Lawyer and Certified Legal Auditor Email: contact@windiberlianti.com Phone : 081282292189

YANG LAGI PRO-KONTRA

Konsep Kampanye Konser Lebih Mencerminkan Keindonesiaan dibanding Konsep Kampanye Subuh Berjamamaah?

Saya bertanya lagi dalam hati, apakah konsep kampanye konser lebih mencerminkan keindonesiaan daripada konsep kampanye subuh berjamaah? Bukankah nyanyian juga merupakan ciri khas ibadah agama tertentu?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TULISAN TERBARU

Jangan Fitnah Ulama!

WARGASERUJI - Akun Twitter pribadi salah seorang anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibajak pada malam, Sabtu (13/4). Hal itu...

Enam Tingkat Kewajiban Terhadap Alquran

Enam tingkat kewajiban terhadap Al Quran adalah mulai dari mengimani, membaca (tilawah), memahami, beramal, mengajarkan, dan terakhir membela ketika Al Quran diserang

Generasi Sehat Dambaan Umat

WARGASERUJI - Generasi muda adalah aset yang tiada tara nilainya. Generasi menjadi tonggak awal dalam penentu kebangkitan suatu bangsa. Jika kondisi generasi sakit maka...

Dukungan Sekaligus Nasehat Ust. Salim A Fillah Untuk Prabowo

WARGASERUJI - Ust. Salim A Fillah, ustadz penggiat masjid Jogokariyan yogyakarta melalui akun twitternya @salimafillah menyatakan dukungan kepada capres Prabowo Sandi, tapi bukan dukungan...

Derita Muslim Harus Diakhiri

Sementara di bumi Palestina tepatnya wilayah Gaza, kembali memanas. Serang militer Israel kembali dilakukan untuk mengepung Gaza. Sampai kapan derita umat Islam atas kekejian musuh-musuh Islam akan berakhir?

Mengapa Anakku Nakal?

WARGASERUJI - Secara sadar maupun tidak, sering kita menemui sebuah keluhan dari orang tua mengenai anak-anak mereka. Pertanyaan ‘Mengapa anakku nakal?’, ‘Mengapa anakku bermasalah?’...

Ekonomi Lesu dan Daya Beli Anjlok Itu Realitas, Saatnya Tawarkan Gagasan Solusi

Ekonomi lesu dan daya belu turun, itu adalah realitas, tak perlu diperdebatkan.

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Keduanya Saja!

Jika dihadapkan pada pilihan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, seakan-akan kedua hal tersebut adalah hal yang bertentangan. Padahal jawaban yang paling membahagiakan adalah memilih kedua-duanya sekaligus

Dukungan Masyarakat ke Sekolah Bukan Hanya Dana dan Fisik

alah satu faktor penting dalam pengembangan pendidikan adalah dukungan masyarakat. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 semua sekolah telah memiliki komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah.

Penahanan Ahmad Dhani, Ferry Koto: Saya ingin Komisi Yudisial Periksa Kasus ini

WARGASERUJI - Ferry Koto, pengamat pendidikan dan kebijakan publik di Surabaya, menginginkan agar komisi yudisial memeriksa hakim yang menangani kasus Ahmad Dhani. Pasalnya, menurutnya,...

TERPOPULER

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Hal ini Wajib Dilakukan Pengendara Bila Mendengar Sirine Ambulance

Share menarik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri berupa fliyer himbauan pada pengendara di jalan raya ketika mendengar sirine ambulance di belakang kendaraan kita....

Siapa di Belakang Jokowi, dan di Belakang Prabowo?

Kalau pilih calon presiden di 2019, apa yang ada dibenak pembaca budiman? Memilih orangnya, atau orang-orang di belakangnya? Dua-duanya, sih, tidak salah. Siapa di...

Jangan Fitnah Ulama!

WARGASERUJI - Akun Twitter pribadi salah seorang anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibajak pada malam, Sabtu (13/4). Hal itu...

Hikmah Dibalik Fitnah

WARGASERUJI - Menulis adalah menyimpan, menyimpan kenangan. Karena menulis adalah mewariskan, mewariskan sejarah. Maka jangan ada dusta di setiap huruf yang ditinggalkan. (eaaa) Apalagi...