Dukcapil Vs Netizen, Haruskah Ke Polisi?

Dukcapil Vs Netizen, Haruskah Ke Polisi?

WARGASERUJI – Dari pemberitaan media, Ditjen Dukcapil berencana melaporan akun Twitter @hendralm ke polisi. Akun tersebut diketahui milik Hendra Hendrawan (23), netizen yang menulis adanya dugaan praktik jual-beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK) secara bebas. Haruskah Dukcapil vs netizen perlu terjadi?

Rencana pelaporan tersebut ditegaskan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). Dukcapil telah berkoordinasi dengan penyidik dari Direktorat Siber, untuk mengumpulkan bukti.

Dedi mengatakan bahwa akun tersebut akan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebabnya, dianggap telah mencemarkan nama baik.

Terkait tuduhan tersebut, polisi sedang mencari tahu apakah peristiwa tersebut pidana atau bukan. Kata polisi, belum tentu berupa pencemaran nama baik, bisa jadi hal lain.

Dalam kabar terakhir, Kemendagri menegaskan tak melaporkan akun tersebut ke polisi. Bahkan, akun tersebut perlu mendapat penghargaan.

Hendra Hendrawan (23) sendiri hanya menyampaikan keterkejutannya. Dia menemukan data nomor induk kependudukan (NIK) dan KK bebas diperjualbelikan di media sosial.

Lembaga Negara Melaporkan Warga?

Ditjen Dukcapil berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, berarti termasuk lembaga negara. Sebagai lembaga negara, tentu punya kedudukan besar, karena berwenang mengatur hajat hidup semua warga negara. Punya banyak pegawai yang dipekerjakan. Punya hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Punya akses data dan jaringan yang luas.

Seorag Hendra Hendrawan, hanyalah salah seorang warga. Tak tersandang dalam dirinya kewenangan atau kekuasaan dibanding warga lain.

Kalau diukur dari besarnya kekuasaan, tentu sangat kontras. Lembaga yang punya kekuasaan besar, memperkarakan seorang warga yang tak punya kekuasaan. Apakah pasti diproses oleh polisi? Bagaimana kalau terjadi sebaliknya, ketika seorang warga hendak melaporkan lembaga negara?

Beda kekuatan dan kekuasaan ini yang dirasa kurang elok, walau mungkin secara hukum benar. Beda kalau kasusnya antara personal dengan personal, misalnya seorang pegawai Dukcapil dengan warga, masih pantas kalau dilanjutkan di pengadilan.

Apalagi, yang dicuitkan Hendra Hendrawan adalah pengalaman pribadinya. Tentu, masuk dalam kategori pendapat yang bisa benar dan bisa keliru. Akan lebih baik bila diselesaikan di ruang publik tanpa harus dibawa ke polisi. Bukankah Dukcapil cukup memberi klarifikasi bahwa pendapat Hendra itu keliru? Bukankah setelah klarifikasi itu urusan selesai dan nama baik tidak tercemar?

Kalau sedikit-sedikit lapor ke polisi, apalagi dilakukan oleh lembaga negara kepada warganya, apa nanti tidak muncul stigma anti kritik? Bukankah negara Indonesia itu berbentuk republik, sehingga kekuasaan harusnya di tangan publik?

Bahkan, apa yang disuarakan publik itu perlu ditanggapi dengan bijak. Bukankah lebih elegan jika cuitan Henda Hendrawan disikapi sebagai masukan? Bukankah tugas lembaga negara melayani warganya? Bukankah keluhan warga menjadi early warning juga?

Ke depan, harapannya tidak ada lagi kasus seperti Dukcapil vs netizen ini. Klarifikasi Kemendagri menguatkan hal ini, dengan menyatakan tidak pernah melaporkan netizen yang dimaksud.

Semoga netizen yang bersangkutan benar-benar tidak perlu dipanggil polisi.

Tulisan ini tanggung jawab penulisnya. Isi di luar tanggung jawab Redaksi. Pengaduan: redaksi@seruji.co.id

Artikel Lain

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TERPOPULER

Pengobatan Alternatif Totok Punggung, Dilihat dari Sisi Medis

Pada umumnya, dokter segan membicarakan pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan ilmu kedokteran merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan logika-logika kedokteran yang berlaku di dunia...

Hikmah Dibalik Fitnah

WARGASERUJI - Menulis adalah menyimpan, menyimpan kenangan. Karena menulis adalah mewariskan, mewariskan sejarah. Maka jangan ada dusta di setiap huruf yang ditinggalkan. (eaaa) Apalagi...

Pattani Asean Mall Contoh Wakafprenuer di Thailand

Sebagian tulisan ini adalah catatan kiprah Penulis sejak dua tahun menjadi bagian dari proses sejarah pembuktian bahwa wakafprenuer bisa menjadi bagian penting dari fondasi...

Pembubaran PT: Prosedur dan Akibat Hukum Pembubaran Berdasar RUPS

Pada tahun 2007 Audi, Aryanda dan Chico mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT AAC, yang bergerak di bidang perdagangan. Namun karena kesibukan...

Kelebihan Sambung Pucuk

Sambung pucuk memiliki beberapa kelebihan, penggabungan antara kelebihan dengan pembiakan secara generatif dan vegetatif.
close