close

Syariah Pancasila, Negara Ambigu?

Lontaran wacana NKRI bersyariah oleh Habib Rizieq Shihab coba dikupas oleh Deny JA dalam tulisannya berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Manusiawi”. Deny menuntut kejelasan NKRI Bersyariah agar dapat diuji secara akademik, melalui dua tahapan yang ia ajukan. Pertama, mengoperasionalkan apa yang dimaksud NKRI Bersyariah. Kedua, menurunkannya dengan menerjemahkan dalam indeks yang terukur.

Cara pandang Deny JA terhadap wacana tersebut didasarkan kepada realitas tingkat “keislaman” menurut ukuran yang dibuat oleh lembaga bernama Yayasan Islamicity Index. Lembaga tersebut hanya merumuskan nilai pada sisi hubungan sosial saja. Tujuannya, agar bisa mengukur negara non muslim atau mayoritas non muslim.

Deny JA kemudian membandingkan hasilnya dengan lembaga khusus bentukan PBB bernama UN Sustainable Development Solution Network (SDSN). SDSN membuat rangking negara berdasarkan tingkat kebahagiaan (World Happines Index).

Hasil dari Islamicity dan World Happines Index menurut Deny JA tidak berbeda jauh, menempatkan negara-negara Barat pada rangking atas baik dalam indeks “paling Islami” maupun “paling bahagia”. Barangkali, kemudian Deny JA mempertanyakan NKRI Bersyariat apakah sebagai substansi atau labelisasi? Deny memilih substansi sehingga mengajukan pilihan lain yang ia sebut “Ruang Publik yang Manusiawi”.

Menjadi pertanyaan besar bagi penulis, apakah substansi yang dipilih Deny cukup universal bagi diri muslim yang akan mengarunginya? Bagaimana kemudian muslim menyikapi realita ke depan yang tentu masih menyisakan peluang: baik NKRI bersyariah yang sekedar angan-angan, maupun ruang publik yang tak pernah manusiawi?

Argumen yang diajukan Deny, jelas dibatasi urusan dunia dan bukan akhirat. Ditandai dengan dua hal, terkait indek “keislaman” yang dibatasi hanya hubungan sosial dan istilah “manusiawi” (atau katakanlah, humanity). Manusiawi berarti “manusia sentris” bukan “tuhan sentris”.

Pilihan kepada “substansi” kemudian melahirkan kesimpulan seperti ini: bahwa tak perlu penduduknya muslim untuk menjadi negara islami. Jelas berbeda dengan seorang muslim yang menjadikan hubungan dengan tuhan sebagai substansi terpenting dalam diri, keluarga dan lingkungannya.

Perdebatan akan memuncak tatkala berbicara masalah hidup bersama dalam bernegara. Jelas, jika urusan negara pastilah urusan kesejahteraan dunia. Orang-orang yang pro “substansi”, akan selalu beralasan bahwa islami tak mesti dari keimanan manusia-manusianya. Dengan argumen itu, hendak menghilangkan yang mereka anggap label-label keislaman. Padahal, seringkali label-label itu dibutuhkan oleh orang-orang yang hendak mendekatkan diri kepada tuhannya.

Jika saja Indonesia dianggap belum punya indek “keislaman” yang diharapkan, kemudian bisa meningkat dengan cara menghalang-halangi syariah ditegakkan dengan alasan mencontoh negara-negara Barat? Apa betul negara-negara Barat tersebut memang menjadi islami gara-gara “memperdulikan substansi” tanpa faktor lain?

Barangkali, Deny hendak menegaskan bahwa cukup dengan menciptakan “Ruang Publik Manusiawi” akan membawa sebuah negara menjadi islami secara “substansi”. Pancasila, menurut dirinya, sudah cukup bagus menjadi fondasi dasar bernegara tanpa embel-embel (katakanlah labelisasi) syariah.

Namun, perlu dicermati. Mengapa negara-negara Barat mampu menegakkan “Ruang Publik Manusiawi”? Apakah tanpa dipengaruhi sejarah peradaban sebelumnya?

Secara jelas, negara-negara Barat adalah pihak yang paling diuntungkan paska revolusi industri, yang pada saat itu negara-negara di Asia dan Afrika rata-rata dalam masa penjajahan.

Ketimpangan dunia saat ini hanya mengikuti sejarah penaklukan oleh bangsa-bangsa Eropa, kemudian diteruskan dengan hegemoni negara adi daya. Bagi negara yang sudah bebas dari masalah mendasar, pastilah mengejar kebutuhan yang lebih tinggi, sesuai teori Maslow, yakni kebahagiaan non material. Non material, sebut saja “kebahagiaan”, yang bila menggunakan pemikirian Denny JA, islami.

Yang tidak diperhitungkan, negara-negara dunia ketiga masih berkutat untuk mengejar kebutuhan dasar, dan akan masih tetap kesulitan manakala sumber daya di bumi yang terbatas diperebutkan semua negara. Negara yang sudah mapan, jelas tak mau kehilangan kemapanannya, dan punya posisi lebih menguntungkan dalam perebutan.

Selain itu, penjajahan menjadi salah satu faktor bagaimana negara-negara Islam itu sendiri dijauhkan dari agamanya. Kalaupun tidak bisa menghilangkan, dibatasi sekedar ritualitas dan tidak menyentuh pada politik dan negara, untuk mereduksi pemberontakan-pemberontakan.

Sekali lagi, peristiwa sejarah membuktikan tak perlu ada dikotomi antara label dan substansi, karena itulah yang membuat negara-negara dengan mayoritas muslim saat ini terbelakang dalam indeks “islami” dan “kebahagiaan”.

Isu yang lebih mendasar, terkait ideologi. Negara-negara sekuler yang “manusia sentris” memang berhasil dalam hal membebaskan individu-individu untuk mengekspresikan diri dalam keyakinannya masing-masing. Namun, kemakmuran yang menyertai kehidupan mereka menjauhkan dari sikap beragama, terbukti banyaknya orang menjadi ateis, atau agnostik.

Dalam literatur Islam, kemakmuran tidak mendorong orang kepada Tuhan. Bahkan, ada istilah Istidraj, yaitu orang-orang yang memang dibiarkan bahagia di dunia karena keingkarannya kepada Tuhan.

Beberapa muallaf di Barat, seringkali menjadi beragama dan menemukan Islam sebagai jalan hidupnya, setelah menemui ketidakbahagiaan dari berbagai masalah hidup yang dialami. Kasus-kasus ini menjadi antitesis bahwa kebahagiaan bukan hanya sekedar indek kebahagiaan atau indek keislaman tinggi, melainkan kondisi penerimaan individu terhadap situasi apapun di negaranya.

Sebut saja, bahwa indeks kebahagiaan di negara-negara yang memiliki kemakmuran namun sekuler, sebagai kebahagiaan semu. Andai kemakmuran dicabut dari negeri mereka dan menjadi seperti Afghanistan misalnya, barangkali akan lebih kacau dan berantakan.

Menyatakan Pancasila sebagai fondasi negara yang final adalah hak semua orang. Menafsirkannya, pilihan. Ketika Denny JA menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai fondasi final sebuah negara dan bukan NKRI Bersyariah, itu juga penafsiran.

Sama halnya ketika NKRI Bersyariah yang dicetuskan oleh Habib Rizieq Shihab, sebagai penafsiran terhadap Pancasila. Bisa jadi, menurut Rizieq Shihab, saat ini negara keliru dalam mengaplikasikan Pancasila secara benar sehingga perlu dilurus-tegaskan dengan istilah NKRI Bersyariah. Boleh jadi.

Jelas-jelas, di sila pertama tercantum “ketuhanan”. Bagaimana bisa negara didorong menjadi sekuler saat asas pertama negara adalah ketuhanan? Penafsiran yang keliru akhirnya membuat dikotomi antara “substansi” dengan “label”, sehingga kata “syariah” menjadi ditakuti. Khawatirnya, Indonesia menjadi negara ambigu, negara berketuhanan tapi setengah-setengah dalam bertuhan.

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
Muhammad Hanif Priatama
Penulis bebas yang bebas menulis untuk belajar menjadi manusia sesungguh-sungguhnya. https://t.me/sobatbersih
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

Loading...

TANGGAPAN TERBANYAK

pubsec

Ngerumpi tentang Sektor Publik

TERPOPULER