Pemerintahan era Presiden Jokowi sudah memasuki masa-masa akhir pemerintahannya. Pembangunan infrastruktur baik jalan, bandara juga pelabuhan dilakukan begitu masif secara merata di seluruh pelosok negeri ini. Terutama dengan memprioritaskan wilayah-wilayah di luar jawa terutama daerah Indonesia Timur untuk mengejar perataan dalam pembangunan di negeri ini. Hal ini juga tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan terkesan mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan pada saat ini terkesan sangat mirip dengan manajemen dalam perusahaan furniture perkayuan. Gaya beliau dalam memimpin terasa sekali bahwa beliau adalah mantan seorang pengusaha perkayuan.

Hal dapat kita amati dalam beberapa kebijakan dan tindakan dalam pemerintahan :

  1. Blusukan; sebagian masyarakat beranggapan bahwa blusukan adalah bagian dari sebuah pencitraan. Dalam dunia industri perkayuan sudah menjadi hal biasa seorang pemilik usaha perkayuan melakukan kunjungan ke sumber kayu asalnya yang terkadang harus keluar masuk hutan. Mereka juga terbiasa untuk berinteraksi langsung dengan pekerja di lapangan untuk melihat proses kerja untuk menghindari kesalahan dalam produksi.
  2. Pembangunan Infrastruktur; dengan latar belakang sebagai pengusaha perkayuan tentunya memiliki kepekaan yang cukup kuat terhadap infrastruktur dan kurang peka terhadap pembangunan sumber daya manusia. Cara pikir praktisnya, jika akses mudah dan lancar maka akan mampu menekan biaya transportasi dan berimbas pada harga barang yang murah dan terjangkau. Dalam pandangan pengusaha kayu adalah “benar”, dalam konteks kenegaraan tentunya harus diwaspadai juga bahwa pemilik-pemilik armada ekspedisi dan perusahaan penghasil barang adalah warga negara asing. Hal ini mempunyai efek negatif terhadap kemampuan pengusaha lokal jika tidak diberikan kebijakan susulan untuk memperkuat daya saing pengusaha lokal.
  3. Kunjungan kenegaraan; dalam beberapa kunjungan kenegaraan dapat kita amati sebagian besar adalah kesepakatan perdagangan. Apakah ini “salah”?, tidak juga dapat dikatakan sebagai kesalahan yang mutlak. Hal ini termasuk dalam kegiatan seorang pengusaha dalam mencari hubungan perdagangan dengan negara lain. Tentunya Presiden Jokowi harus juga peka terhadap peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan kerjasama pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Jangan sampai ada istilah menyakitkan : “Ke luar negeri menjadi babu, didalam negeri menjadi kuli”, tanpa bermaksud untuk merendahkan para pahlawan devisa.
  4. Kunjungan tokoh lintas agama dan masyarakat; kalau kita amati dengan seksama, beberapa kali pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal ini dilakukan sebagai reaksi terjadinya gejolak sosial di masyarakat sehingga membutuhkan pertemuan tersebut. Kesan yang akan muncul adalah para tokoh agama diundang jika dibutuhkan untuk meredam gejala sosial. Hal-hal sensitif seperti ini memang kurang terpikirkan dalam manajemen industri.
  5. Hadiah berupa sepeda; kesannya tidak ada yang istimewa dalam hal ini. Para pengusaha terutama dalam perkayuan tentunya sudah terbiasa berinteraksi langsung dengan pekerjanya. Begitu juga dalam bernegara, Presiden Jokowi berusaha berinteraksi langsung dengan masyarakat, bukan nilai sepedanya akan tetapi nilai siapa yang memberikannya. Dan hal itu telah mampu menarik simpati dari masyarakat.

Bagaimanapun juga Presiden Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan berkelanjutan. Masyarakat harus segera menangkap peluang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pembangunan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan perekonomian.

Manajemen ala pabrik furniture ini tentunya memiliki kerawanan dalam pembangunan pemerintah. Di dalam perusahaan sebagai pemilik maka batas waktu kekuasaan dapat dikatakan tak terbatas sampai tutup usia. Pemerintahan memiliki masa tugas yang sempit yaitu 5 tahun untuk mengatur pembangunan. Ketika menjadi Walikota Solo beliau menuju ke Jakarta untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta dalam masa tugas yang belum paripurna, begitu juga saat beliau menuju kursi presiden, beliau dalam masa tugas sebagai gubernur yang belum paripurna.

Tentunya hal ini harus dijadikan pelajaran bagi beliau, bahwa negara ini bukanlah “pabrik furniture” yang tentunya harus dipertimbangkan untuk mengurusi pembangunan yang berkelanjutan. Karena selama jabatan ditinggalkan sudah ada wakil yang merupakan partner dalam memimpin di Kotamadya Solo maupun Propinsi DKI Jakarta yang melanjutkan pembangunan. Jangan sampai ada ungkapan ; “Bagaimana bisa sempurna, baru lima tahun sudah ganti presiden”.

Pembangunan adalah tanggungjawab seluruh komponen bangsa ini dan tentunya kebijakan ada dalam pemerintahan. Pemerintah tidak bisa untuk cuci tangan terhadap kegagalan pembangunan maupun keterlambatannya. Baik dikarenakan kesalahan kebijakan maupun oleh hal-hal lain diluar pengawasan pemerintah.

    Berprofesi sebagai marketing produk kayu baik lokal/proyek dan export ke Asia, Amerika dan Afrika. Membina Ponpes Darrul Arash - Lebak - Banten Gusdurian dan tidak berafiliasi ke parpol manapun Belajar untuk lebih bermanfaat untuk agama dan bangsa ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan isi komentar anda
    Masukan Nama Anda