close

Melacak Harta Karun Pemburu Rente Gula Impor, Bisa?

Faisal Basri,  memposting di akun Twitternya dengan nada provokatif,  tentang selisih harga gula dunia yang rendah dengan harga gula dalam negeri yang tinggi.  Ia sebut, ada pemburu rente yang beraksi karena tak ada pergerakan perubahan selisih harga dari tahun 2017 sampai 2018. Apa betul semua ‘diam’ tanpa ada tindakan apapun?

Sebelum itu, perlu dicermati mengapa harga gula dalam negeri sedemikian tinggi. Hukum ekonomi dasar,  harga mengikuti permintaan dan persediaan.  Harga tinggi karena permintaan tinggi dan persediaan rendah.  Termasuk, gula di Indonesia.   Dalam Kajian Komprehensif Sistem Pergulaan Menuju Ketahanan dan Kemandirian Industri Gula Nasional, Kamis (26/4)  2018 yang lalu di Gedung Auditorium MM UGM,  diketahui produksi gula dalam negeri hanya 2,1 juta ton per tahun dengan kebutuhan total 6,8 juta ton per tahun.  Selisih inilah yang menyebabkan harga gula menjadi tinggi.

Kecurigaan Faisal Basri bahwa terjadi perburuan rente itu ketika data statistik di 2017/2018 menunjukkan Indonesia sebagai pengimpor gula terbesar di dunia dengan 4,45 juta ton. Di mana larinya uang hasil selisih harga itu? Masuk ke kas negara?   Andai selisih itu masuk kas negara, anggap saja begitu,  sama saja hanya memindahkan harta rakyat ke negara.  Plus, ada uang yang mengalir ke luar negeri untuk mengganti gula yang masuk.

Anggap saja masuk ke kas negara. Kalau yang terjadi seperti ini, negara bisa saja memanfaatkannya untuk membangun pabrik dan perkebunan tebu agar tahun berikutnya bisa produksi lebih banyak lagi hingga tidak terlalu bergantung impor.  Namun,  apa benar memang semua masuk ke negara? Adakah bukti pemasukan bagi negara? Atau ditelan “swasta”?  Swasta yang mana?

Pihak yang paling bertanggungjawab dalam impor pangan, yaitu Kementerian Perdagangan. Akuntabilitas impor pangan bisa dilacak dari sana.  Tentu, selisih harga gula itu sebagian dipakai untuk operasional, atau subsidi, dan lain-lain, baru sisanya masuk dalam kas negara.

Kalau yang masuk kas negara sedikit, perlu ditinjau ulang,  apakah kebijakan subsidi (bila ada) sekaligus efisiensi operasionalnya sudah tepat? Atau ada kebocoran di sana?

Kalau yang masuk kas negara cukup besar,  bagaimana nantinya digunakan agar mendukung produksi gula dalam negeri sehingga mengurangi defisit perdagangan?  Menjadi masalah pula ketika terjadi kebocoran di sana-sini sehingga biaya produksi gula dalam negeri tak juga bisa ditekan gara-gara inefisiensi.

Kembali lagi, isu yang dihembuskan Faisal Basri ini selayaknya menjadi early warning bagi yang berwenang. Bisa karena kebocoran yang dinikmati para pemburu rente, atau salah urus.  Jika memang ada pemburu rente, sebut saja mafia gula, perlu keberanian dari pucuk kekuasaan untuk menghentikannya.

Kalau pun salah urus, maka harus ada perombakan dalam sistem saat ini.  Ini juga pekerjaan rumah bagi presiden terpilih April 2019 mendatang.

Tapi,  sudahkah para capres dan cawapres mengajukan solusi?

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
Muhammad Hanif Priatama
Penulis bebas yang bebas menulis untuk belajar menjadi manusia sesungguh-sungguhnya. https://t.me/sobatbersih
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

Loading...

TANGGAPAN TERBANYAK

pubsec

Ngerumpi tentang Sektor Publik

TERPOPULER