Ingin Menulis di WARGA SERUJI? Klik disini

Polemik itu Bernama Tenaga Kerja Asing, Antara Aturan dan Implementasi

Bangsa Indonesia seakan sudah terbiasanya dengan polemik. Belum selesai polemik yang satu, muncul polemik baru. Polemik terhangat selain kaos #2019GantiPresiden dan #jokowi2periode, adalah tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Selain jadi pembahasan yang alot di gedung dewan, di media sosial tagar #wasadaTKA tak kalah panasnya. Salah satu akun yang sangat aktif selain aktif juga di dunia nyata adalah @fahrihamzah. Akun dengan identitas nama twitternya #MerdekaBro! semalam, Rabu 11/4 ngetwit sebanyak 50 twit terkait dengan TKA.

Mengawali dengan kalimat, “Malam ini saya ingin Share tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, Antara Aturan dan Implementasi” si singa parlemen menyapa para followernya.

Sindiran kepada pemerintah yang diarahkan langsung ke akun Presiden Jokowi pun disapanya, “Tema ini kemarin Gak dibahas dalam pidato berapi2 presiden @jokowi padahal penting dan di dalamya ada pelanggaran UU,” tegasnya dengan tagar #WaspadaTKA dan #DaruratTKA.

Memasuki substansi tulisannya di twitter, bapak yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengutip Undang-Undang (UU). “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mencantumkan aturan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini termuat dalam Bab III, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49,” jelasnya.

“Pada intinya, pengaturan TKA dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:
Memiliki rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA (Pasal 43 ayat 1). Hal ini menunjukkan bahwa adanya RPTKA merupakan sebuah kewajiban,” tambahnya.

Dalam perkembangannya, aturan undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Permenakertrans No. 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Permenaker No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lalu Permenakertrans No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ini adalah beberapa aturan turunan yang relevan.

“Dua Permenaker terakhir sempat mengundang perhatian publik karena isinya yang dinilai kontoversial. Dan coba kita bahas agak mendalam apa yg terjadi dan apa implikasinya ke depan. Peraturan ini mendatangkan kecemasan yang tidak dijawab oleh presiden kemarin,” sorotnya dengan tajam.

Adapun poin-poin utama dalam Permenakertrans tersebut antara lain, bila dalam Permenaker No.16 Tahun 2015, Kewajiban Berbahasa Indonesia dihilangkan, maka pada Permenaker No.35 Tahun 2015 makin mempermudah masuknya TKA.

Ada 4 poin yang Fahri tulis tentang masikn mudah masuknya TKA itu.

1. Penghapusan rasio Jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal. Sebelumnya di pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 masih mencantumkan 1 orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal. Akibatnya, porsi TKA TIDAK lagi terikat oleh adanya TK LOKAL.

2. Larangan PMDN memperkerjakan Komisaris dari TKA, yang bermakna diseluruh jabatan diperbolehkan (padahal Dalam UU 13 Tahun 2003 ada larangan jabatan yang mengurusi Personalia/HRD).

3. Penghapusan keharusan memiliki IMTA bagi TKA yang tidak berdomisili di Indonesia (menghilangkan ketentuan pasal 37 Permenaker No. 16 Tahun 2015). Akibatnya: tidak ada keharusan ijin dan persyaratan khusus bagi Perusahaan yang menggunakan TKA.

4. Penghapusan Aturan mengenai Konversi Iuran DKP-TKA ke Rupiah (ketentuan pasal 40 ayat 2 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015). Ketentuan ini relatif dapat dimengerti sejauh itu Hanya terkait mata uang dan nilai tukar.

Tapi selanjutnya Akibat dari ketentuan itu, rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja Indonesia tidak ada. Hal ini menyebabkan transfer of jobs dan transfer of knowledge tidak terjadi dan semakin meleluasakan perusahaan untuk memperkerjakan TKA.

Dihapuskannya kewajiban bagi TKA untuk berbahasa Indonesia, semakin mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Akibat lainnya, transfer of jobs dan transfer of knowledge makin sulit dilakukan karena terkendala faktor komunikasi.

“Saya pernah membuktikan sendiri hal ini sebelum peraturan itu lahir, saya melakukan sidak di salah satu pabrik semen di banten. Saya temukan TKA yg sama sekali tidak bisa berbahasa asing padahal disebut TKA terlatih (skilled workers),” tulis pengiat sosmed dengan 741 ribu follower ini.

Berikut tulisan lengkap sampai akhir twit dari Fahri yang kami sertakan secara lengkap.

Hal lain yang terjadi adalah diskriminasi upah antara TKA dan pekerja lokal. Karena pada faktanya, upah TKA lebih tinggi dari pekerja lokal. Tentu ini mendatangkan kecemburuan padahal statusnya Sama-sama tidak punya keahlian.

Sedikit latar belakang, perlu diketahui bahwa Permenaker No. 16 Tahun 2015  dibuat sebelum adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan RRT pada September 2015.

Setelah adanya kesepakatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan investor Cina, Kemennaker kemudian membuat perubahan terhadap Permenaker No. 16 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenaker No.35 Tahun 2015 tersebut pada bulan Oktober 2015.

Hanya berselang beberapa bulan setelah Permenaker No.16 Tahun 2015 diterbitkan. Perubahan ini merubah syarat waktu dan jabatan tertentu pada Permenaker No.16 tahun 2015 untuk mengakomodir kesepakatan dengan investor RRCina terkait turnkey project.

Mengingat pelanggaran UU Ketenagakerjaan pada Permenaker ini (diantaranya penghapusan kewajiban RPTKA dan IMTA), serta temuan2 fakta di lapangan atas penyalahgunaan aturan ini terhadap unsklilled labour, Komisi IX DPR telah membentuk Panja dan membuat rekomendasi.

Rekomendasi itu diantaranya;

1. Meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA dengan menambah jumlah tenaga pengawas serta melakukan pemeriksaaan dan pantauan langsung di lapangan.

2. Mendesak Kemenaker RI untuk segera membentuk Satuan Tugas Pengawasan TKA yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri, BKPM, Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS dan Pemerintah Daerah.

3. Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan TKA ini, diharapkan berkoordinasi dengan Komisi IX DPR RI.

4. Meminta Kemenaker RI untuk bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan penindakan yang tegas terhadap TKA yang melanggar UU yang berlaku terutama yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa berdasarkan Perppres Nomor 69 tahun 2015 tentang “Bebas visa kunjungan”

5. Meminta Kemenaker RI untuk merevisi Permenaker No.35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker RI Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, karena penggunaan TKA melalui kebijakan turnkey project bertentangan Pasal  42 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6. Meminta Kemenaker RI untuk menegakan peraturan perundangan  mengenai TKA dan memberikan kesempatan kepada pekerja lokal dalam program pembangunan infrastruktur dan investasi asing diberbagai bidang serta melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi kepada instansi terkait.

  1. Bila pembaca tertarik untuk membaca secara utuh 50 Twitter Fahri terkait TKA, langsung sapa di akun @fahrihamzah.
Loading...
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya. SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan tersebut, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
Firman Arifinhttp://firman-its.com
Dosen dan praktisi di bidang IT yang juga aktif berorganisasi. Selain di Seruji, aktif juga di Yayasan Pengembangan SDM IPTEK sebagai sekretaris dan sebagai humas di Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia (PW IKADI) Jawa Timur .
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan isi komentar anda
Masukan Nama Anda

TANGGAPAN TERBANYAK

TERPOPULER